Kanit Propam Polrestabes Medan Didorong Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Korban Tindakan Tidak Manusiawi Anggota Polri

Mediakebenarankeadilan.com , Medan : Terkait Jukir yang bernama Indrin, ia diperlakukan tidak manusiawi diludahi di Polsek Medan Timur, menuai reaksi dari Praktisi Hukum.

Indrin memberikan laporan Pengaduan berdasarkan Surat Penerimaan Propam Nomor SPSP2/93 VII / 2024 / SI Propam Polrestabes Medan, didalam laporan itu tanggal 6/7-2024 sebagai terlapor AKP. BUDIMAN,SE – Kanit Reskrim Polsek MedanTimur.

Menurut Nuriyono SH.MH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH PUSHPA) yang mantan Direktur (LBH) Medan, didorong kepada Kanit Propam Polrestabes Medan untuk serius menanganai laporan korban agar ada kepastian Hukum.

Sementara itu Nasib Butar butar,SH.MH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PUTRA MANDIRI BERSAMA Medan, menyampaikan tindakan oknum polisi berinisial B meludahi wajah seorang juru parkir sebagaimana pengakuannya kepada wartawan Mediakebenarankeadilan.com ,tindakan oknum Polisi berinisial B tersebut telah mencoreng Institusi Kepolisian RI.

Anggota polisi dilarang untuk melakukan tindakan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dalam pasal 10 Perkapolri 8/2009”). Maka jika dikaitkan dengan kejadian yang dialami juru parkir tersebut maka oknum Polisi berinitial B tersebut telah menurunkan martabat manusia.

Berdasarkan Pasal 12 huruf e Perpolri 7/2022 mengatur bahwa setiap anggota Polri dilarang untuk mengucapkan, mengucapkan dan bertindak sewenang-wenang. Selain itu, menurut Pasal 13 huruf m Perpolri 7/2022 Polisi juga dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindakannya juga telah bertentangan dengan Pasal 10 huruf a dan b Perkapolri 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia setiap anggota Polisi wajib :

a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia.

b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum.

“Saya menyayangkan sekali tindakan oknum polisi berinisial B tersebut yang meludahi wajah seorang juru parkir. Oknum Polisi berinsial B bukanlah mencerminkan sebagai petugas pengayom dan pelindung masyarakat, sehingga hal ini patut ditindak tegas dan diberikan sanksi oleh Bapak Kapolri, Kapoldasu dan Kapolrestabes Medan. Agar menjadi pembelajaran dan efek jera kepada oknum oknum Polisi lainnya dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan peraturan yang ada di Republik Indonesia, pasal 10 Peraturan Kepala Negara Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”, ujar Nasib Butar-Butar SH, MH.